Subyek dan Obyek Hukum

A.    Pengertian Subyek Hukum dan Obyek Hukum

Subyek hukum sebagaimana disampaikan oleh Abdul R Saliman adalah sesuatu yang bertindak sebagai pendukung hak dan kewajiban dan yang dapat menjadi subyek hukum antara lain :

a.       Manusia atau orang pribadi

b.      Badan hukum

Subyek hukum orang akan berkaitan dengan persoalan kedewasaan seseorang karena ketentuan dewasa akan menentukan kemampuannya bertindak secara hukum sebelum tahun 1974 Batasan kedewasaan seseorang atau dianggap minderjareg atau belum dewasa adalah usia 21tahun sesuai dengan Pasal 330 KUHP perdatam sebelum usia tersebut yang bersangkutan dianggap minderjareg dan seluruh perbuatan hukumnya akan diwakilkan oleh walinya atau orang tuanya,

Sejak berlakunya Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan maka batasan kedewasaan seseorang adalah 18 tahun namun jika telah menikah sebelum usia 18 tahun maka dianggap telah dewasa.

Badan hukum dianggap sebagai subyek hukum dan boleh melakukan perbuatan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang badan hukum tersebut. Misalnya suatu perseroan Terbatas dianggap mampu melakukan perbuatan hukum apabila akte pendirian perusahaannya telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM

Badan hukum yang juga adalah subyek hukum ternyata memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan oramg sebagai subyek hukum. Badan hukum menjadi Subyek hukum berdasarkan teori organ karena dianggap badan hukum juga memiliki organ dan befungsi sebagaimana mestinya.

Namun, secara khusus badan hukum memiliki perbedaan dan persamaan, yang secara prinsip dapat dibedakan dengan orang sebagai subyek hukum, perbedaan tersebut antara lain:

a.       Jika orang memiliki perasaan dan agama, maka badan hukum tidak.

b.      Jika orang memiliki domisili dan kebangsaan maka badan hukum juga memiliki hal yang sama.

Selain itu apabila ditinjau dari segi sifatnya, badan hukum terbagi menjadi :

a.       Badan hukum publik , yaitu badan hukum yang memiliki ruang lingkup wewenang, tugas  dan tanggung jawabnya untuk kepentingan masyarakat luas dan kepentingan negara. Serta didirikan dengan tata cara tertentu oleh negara. Badan hukum jenis ini misalnya, Bank Indonesia Perum Pegadaian.

b.      Badan Hukum privat yaitu badan hukum yang memiliki lingkup wewenang dan tata cara pendirian yang khusus atau dapat dikatakan bertujuan untuk kepentingan orang-orang tertentu. Badan hukum jenis ini misalnya badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak dalam berbagai aktivitas bisnis.

B.     Obyek Hukum

Yang menjadi Obyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat dihak-I oleh subyek hukum. Obyek hukum bisa berupa benda dan/hak. Dan dapat dikuasai atau dimiliki atau mempunyai hubungan hukum dengan subyek hukum.

Menurut Prof Subekti, benda dibagi lagi menjadi

a.       Benda bergerak dan benda tidak bergerak

b.      Benda berwujud dan benda tidak berwujud

c.       Benda yang dapat diperdagangkan dan yang tidak dapat diperdagangkan

d.      Benda yag dapat diganti dan tidak dapat diganti.

e.       Benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi.

Sumber

Akbar, Arus.2010.Aspek hukum dalam ekonomi bisnis