- Keadaan Geografis
- Indonesia terdiri dari enam kepulauan besar (Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara )
- Mempunyai daratan seluas 195-200 juta ha, terletak didaratan tropika dengan curah hujan yang tinggi dan hanya dibedakan ke dalam 2 musim setiap tahun
- Berbagai sumber pertambangan yang amat berharga , seperti minyak-gas alam , batu bara , timah, tembaga, dan sumber tambang lainnya, merupakan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia sebagaimana terlihat dalam tabel 1 meliputi lokasi serta jenis tambangnya , antara lain :
Jenis Bahan Tambang | Lokasi Tambang |
| Sulawesi Tenggara |
| Sum.barat &Sum selatan |
| Riau |
| Sul.selatan , Maluku |
| Sum.Sel & Riau |
| Jawa Barat, D.I Yogyakarta |
| Irian Jaya |
| Jawa Tengah |
| Jawa Barat |
Kedudukan Geografi Indonesia sepanjang garis khatulistiwadan posisi sebagai wilayah pendukung , serta terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropika dan cuaca musim-musim yang memberikan kondisi alamiah serta kedudukan dan peranan strategis yang sangat tinggi nilainya, baik dalam percaturan politik ekonomi dan perdagangan khususnya.
- Penyebaran Penduduk Indonesia
Tidak meratanya penyebaran penduduk di Indonesia ini, sebagian besar penduduk terpusatkan di Pulau Jawa , ini membuktikan bahwa di satu pihak pula Jawa sudah kelebihan penduduk(over populated) , sedangkan dipihak lain artinya di Pulau luar Jawa justru kekurangan penduduk (under populated). Penyebaran Penduduk yang tidak merata ini menyebabkan akibat-akibat sebagai berikut :
- Di Pulau Jawa
- Karena terlalu banyaknya tenaga kerja , timbul persaingan sehingga upah cenderung rendah dan disamping itu jumlah pengangguran yang meningkat
- Rendahnya upah serta meningkatnya pengangguran , merupakan salah satu penyebab meningkatnya gejala kriminalitas , hal ini mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat
- Di luar Pulau Jawa
- Kurangnya tenaga kerja sebagai akibat kurangnya penduduk telah menyebabkan upah tenaga kerja cenderung tinggi yang merupakan salah satu penyebab tingginya biaya produksi di daerah luar pulau Jawa , disamping masih tingginya biaya angkut melalui laut.
- Kurangnya tenaga kerja yang dirasakan telah mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di daerah yang disebabkan karena pertumbuhan industry yang lamban
- Struktur Ekonomi Ekspor
Salah satu petunjuk mengenai perkembangan ekonomi Indonesia adalah penampilan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Sebagian besar sumber penerimaan negara berasal dari perdagangan luar negeri (ekspor) MIGAS yang memegang peranan besar dari keseluruhan penerimaan dalam negeri, rata-rata 65% . Dari gambaran APBN serta neraca perdagangan yang menunjukkan peranan baik sebagai sumber pendapatan dalam negeri, maupun sebagai sumber devisa negara , ini menunjukkan bahwa struktur perekonomian Indonesia bersifat struktur ekonomi ekspor.
Suatu negara yang mempunyai struktur ekonomi ekspor seperti Indonesia sangat terpengaruh oleh maju/mundurnya ekspor . Keadaan ini dengan sendirinya akan mempengaruhi pola kemampuan untuk mengimpor , artinya bila ekspor dalam bentuk devisa meningkat, ini berarti kemampuan iimpor akan meningkat , berarti devisa hasil ekspor berkurang ,hal ini akan mengakibatkan kemampuan impor berkuran.
Sebagaimana diketahui bahwa, impor Indonesia terdiri dari :
- Barang Konsumsi (Sandang Pangan serta barang konsumsi lain untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat)
- Bahan baku/penolong untuk industry dalam negeri
- Barang modal seperti peralatan pabrik, dsb
Dari jenis barang impor yang diperlukan tersebut, akan dirasakan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi dalam negeri , bila kemampuan impor berkurang sebagai akibat berkurangnya pendapatan dari ekspor yang disebabkan karena berkurangnya /turunnya kemampuan ekspor , ini berarti pula kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan terpengaruh. Dari apa yang telah diuraikan , menunjukkan bahwa suatu negara perekonomiannya sangat menggantungkan dari pada perdagangan luar negeri seperti Indonesia adalah peka terhadap perkembangan ekonomi dunia.
- Sumber Daya Manusia
Tiga masalah pokok yang dihadapi Indonesia dalam sumber daya manusia sebagai berikut :
- Pertumbuhan yang cukup tinggi , ditandai dengan besarnya jumlah penduduk
- Penyebaran yang kurang merata
- Kurang seimbangnya struktur umur penduduk , yang ditandai dengan besarnya jumlah penduduk berusia muda serta mutu /kualitas penduduk yang relatif rendah
Sistem pendidikan di Indonesia masih bersifat umum , belum disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan, yaitu sistem pendidikan yang dapat dengan cepat menghasilkan tenaga terampil/tenaga ahli yang dapat meningkatkan produktivitas ,kreativitas , mutu dan efisiensi kerja. Jumlah penduduk Indonesia yang tergolong muda yang memerlukan pendidikan , masih cukup besar jumlahnya. Untuk mengatasi hal tersebut dalam rangka memenuhi tuntutan pembangunan , langkah-langkah yang telah dan sedang ditempuh Pemerintah sesuai GBHN , antara lain sebagai berikut :
- Menitik beratkan pembangunan pendidikan pada peningkatan mutu dan perluasan pendidikan dasar dalam rangka mewujudkan dan menetapkan pelaksanaan wajib belajar (tingkat SD usia 7-12 tahun),serta meningkatkan perluasan kesempatan belajar pada tingkat pendidikan menengah (tingkat menengah pertama usia 13-15 tahun), pendidikan menengah tingkat atas (usia 16-18 tahun), pendidikan tinggi (19-24 tahun)
- Dalam rangka memperluas kesempatan untuk memperoleh pendidikan usaha penyediaan fasilitas pendidikan terus dilanjutkan Pemerintah untuk menampung anak-anak usia sekolah.Usaha Pemerintah ini tercermin dalam APBN yang menunjukkan peningkatan anggaran dalam sektor pendidikan.
- Menyesuaikan sistem pendidikan dengan kebutuhan pembangunan di segala bidang ,seperti : memperluas sarana latihan dan politeknik,dalam rangka mempercepat terpenuhinya kebutuhan tenaga-tenaga yang cakap dan trampil bagi pembangunan di berbagai bidang.
- Landasan Hukum Perekonomian Indonesia
Salah satu pokok pikiran yang terkandung dalam "pembukuaan"UUD 1945" adalah "Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat " Keadilan sosial yang mencerminkan sila ke lima Pancasila ini mrengandung dua makna
- Sebagai prinsip pembagian pendapatan yang adil
Yang dikejar disini bukan saja "masyarakat yang adil dalam pembagian pendapatan "tetapi juga" masyarakat yang makmur". Ini berarti bahwa tingkat pertumbuhan dari pendapatan nasional harus juga meningkat.
- Prinsip demokrasi ekonomi
Prinsip ekonomi tercermin dalam Pasal 33 ayat(1) UUD 1945 sebagai berikut:
"Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan "
Di dalam Penjelasan UUD 1945 antara lain:
"Produksi dikerjakan oleh semua,untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat". Jadi disini yang ditekankan adalah kemakmuran masyarakat , bukan kemakmuran orang-seorang. Dari dua makna yang terkandung dalam keadilan sosial tersebut menunjukkan bahwa, kemakmuran masyarakat akan terwujud bila tingkat pertumbuhan dari pendapatan nasional meningkat. Selanjutnya untuk meningkatkan pertumbuhan dari pendapatn nasional diperlukan pembangunan dan agar tujuan pembangunan tersebut mencapai sasarannya, maka perlu adanya suatu strategi dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Strategi yang dimaksud di sini adalah Garis-garis Besar Haluan Negara ( GBHN) yang dalam Sidang Umum MPR Tahun 1973 telah ditetapkan sebgai Strategi Pembangunan Nasional (TAP MPR Nomor IV/MPR1973). Berdasarkan apa yang telah ditetapkan dalam GBHN sebagai strategi pembangunan nasional , perwujudan cita-cita bangsa Indonesia akan dicapai dalam jangka panjang yang pelaksanaannya akan ditempuh secara bertahap dalam waktu 5 tahun melalui program pembangunan yang dituangkan dalam REPELITA.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar