A. Konsep Anggaran Sektor Publik

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk menyiapkan anggaran. Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi. Dalam organisasi sektor publik penganggaran merupakan suatu proses politik. Hal tersebut berbeda dengan sektor swasta yang relatif lebih kecil nuansa politiknya. Pada sektor swasta anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup bagi publik, namun pada sektor publik anggran merupakan hal yang harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan dan diberi masukan. Anggaran pada sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas dan pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik.

Penganggaran pada sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran sektor publik dimulai ketika perumusan staretgi dan perencanaan strategik selesai dilakukan. Anggaran merupakan artikulasi dari perumusan dan perencanaan strategi yang dibuat. Aspek-aspek yang harus dicakup dalam anggaran sektor publik :

· Aspek perencanaan

· Aspek pengendalian

· Aspek akuntabilitas

B. Pengertian Anggaran Sektor Publik

Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang sederhana anggaran sektor publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kodisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang.

Secara singkat anggaran publik merupakan suatau rencana finansial yang menyatakan :

1. Berapa biaya-biaya atas rencana yang telah dibuat

2. Berapa banyak dan bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana-rencana tersebut

C. Pentingnya Anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan dsbnya agar terjamin secara layak. Tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh keputusan yang dibuat pemerintah melalui anggran yang dibuat.

Dalam sebuah negara demokrasi, pemerintah mewakili kepentingan rakyat, uang yang dimiliki oleh pemerintah adalah uang rakyat dan anggaran menunjukkkan rencana pemerintah untuk membelanjakan uang rakyat. Anggaran merupakan blue print keberadaan sebuah negra dan merupakan arahan di masa yang akan datang.

Anggaran dan Kebijakan Fiskal Pemerintah

Kebijakan fiskal adalah usaha yang dilakukan pemerintah untuk mempengaruhi keadaan ekoomi melalui sistem pengeluaran atau sistem perpajakan untuk mencapai tujuan tertentu. Alat utama kebijakan fiskal adalah anggaran. Anggaran merupakan alat ekonomi terpenting yang dimiliki pemerintah untuk mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi, menjamin kesinambungan dan kualitas hidup masyarakat. Anggaran sektor publik harsu dapat memenuhi kriteria sbb :

· Merefleksikan perubahan prioritas kebutuhan dan keinginan masyarakat

· Menetukan penerimaan dan pengeluaran departemen-depatemen pemerintah, baik propinsi maupun daerah

Aliran uang yang terkait dengan aktivitas pemerintahan akan mempengaruhi harga, lapangan kerja, distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan beban pajak yang harus dibayar atas pelayanan yang diberikan pemerintah. Keputusan anggaran yang dibuat pemerintah daerah dan propinsi seharusnya dapat merefleksikan prioritas pemerintah daerah dan propinsi dengan baik.

Anggaran sektor publik penting karena :

1. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial, ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2. Anggaran dibuat karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang terus berkembang, sedangkan sumber daya jumlahnya terbatas.

3. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada.

D. Fungsi Anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama yaitu

1. Sebagai alat perencanaan

2. Alat pengendalian

3. Alat kebijakan fiskal

4. Alat politik

5. Alat koordinasi dan komunikasi

6. Alat penilaian kinerja

7. Alat motivasi

8. Alat menciptakan ruang publik.

Anggaran Sebagai Alat Perencanaan (Planning tool)

Anggaran meupakan alat pengendalian manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerinta tersebut. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk :

· Merumuskan tujuan serta sasarn kebijakan agar sesuai dengan visi,misi dan sasaran yang telah ditetapkan

· Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tuuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya

· Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun

· Menetukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi

Anggaran Sebagai Alat Pengendalian (Control tool)

Sebagai alat pengendalian anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan pengeluaran. Tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa presiden, menteri, gubernur, bupati dan manajer publik lainnya dapat dikendalikan lewat anggaran. Anggaran sektor publik dapat digunakan untuk mengendalikan kekuasaan eksekutif.

Sebagai alat penengendali manajerial, anggaran sektor publik digunakan untuk meyakinkan bahwa pemerintah masih mempunyai cukup uang untuk memenuhi kewajibannya, selain itu juga digunakan sebagai pemberi informasi dan meyakinkan legislatif bahwa pemerintah bekrja secara efisien tanpa ada korupsi dan pemborosan.

Pengendalian anggaran publik dapat dilakukan melalui 4 cara :

1. Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan

2. Menghitung selisih anggaran

3. Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan

4. Merivisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya

Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Fiskal (Fiscal tool)

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal digunakan untuk alat menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran dapat digunakan unrtuk mendorong, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Anggaran Sebagai Alat Politik (Political tool)

Anggaran dapat digunakan untuk memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Anggaran bukan sekedar masalah teknis tetapi lebih merupakan alat politik, karenanya pembuatan anggaran publik membutuhkan political skill, coalition holding, keahlian negoisasi, pemahaman tentang prinsip manajemen keuangan publik oleh para manajer publik. Manajer publik harus sadar sepenuhnya bahwa kegagalan dalam melaksanakan anggaran yang telah disetujui akan menjatuhkan kepemimpinannya, atau paling tidak menurunkan kredibilitas pemerintah.

Anggaran Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi (Coordination and Communication tool)

Setiap unit kerja pemerintah terlibat dalam penyusunan anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja di dalam pencapaian tujuan organisasi. Disamping itu anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan.

Anggaran Sebagai Alat Pinilaian Kinerja (Performance measurement tool)

Anggaran merupakan wujud komitmen dari publik holer (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran adan pelaksanaan efisiensi anggaran. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.

Anggaran Sebagai Alat Motivasi (Motivation tool)

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Agar dapat memotivasi pegawai target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi,namun juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai.

Anggaran Sebagai Alat untuk Menciptakan Ruang Publik (Public Shere)

Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat dan DPR/MPR. Masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam penganggaran publik. Kelompok masyarakat yang teroganisir akan mencoba mempengaruhi anggaran publik utnk kepentingan mereka., Kelompok lain dari kemasyarakat yang kurang terorganisasi akan mnyampaikan aspirasinya melaui proses politik yang ada. Pengangguran dan tuna wisma dan kelompok lain yang kurang terorganisasi akan mudah dan tidak berdaya mengikuti tindakan pemerintah. Jika tidak ada alat untuk menyampaikan suara mereka, mereka kan mengambil tindakan dengan jalan lain seperti dengan tindakan massa, melakukan boikot dsbnya

E. Jenis-Jenis Anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik dibagi menjadi menjadi 2 yaitu :

1. Anggaran operasional

2. Anggaran Modal

Anggaran Operasional

Anggaran digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintah yang dapat dikatagorikan dalam anggaran operasional adalah belanja rutin yaitu belanja yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran saja dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah. Disebut rutin karena pengeluaran tersebut berulang-ulang ada setiap tahun.

Secara umum pengeluaran yang masuk kategori anggaran operasional antara lain belanja administrasi umum dan belanja operasional dan pemeliharaan.

Anggaran Modal

Anggran modal menunjukkan rencana jangka penjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraann, perabot dsbnya. Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan mengunakan pinjaman. Belanja modal adalah pengeluaran yang masa manfaatnmya lebih dari satu tahun anggran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya.

Pada dasarnya pemerintah tidak memiliki uang yang dimiliki sendiri, sebab selutrhnya adalah milik publik. Dalam sebuah msyarakat yang demokratis rakyat memberi mandat kepada pemerintah melalui pemilihan umum. Politisi mentranslasikan mandat melalui tersebut melalui kebijakan dan program yang memberi mamfaat lebih kepada pemilih yang direfleksikan dalam anggaran. Pemerintah tidak mungkin memebuhi semua permintaan stake holdernya secara simultan, tetapi pemerintah akan memilih program yang menjadi prioritas. Disinilah fingsi anggaran yang akan digunakan sebagai alat politis dalam memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan pada sektor tersebut.

F. Prinsip-Prinsip Anggaran Sektor Publik

Prinsip-prinsip anggaran sektor publik meliputi

1. Otorisasi oleh legislatif

Anggaran publik harus mendapat otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum dibelanjakan oleh eksekutif

2. Komprehensif

Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Karenanya adana anggaran non budgetair menyalahi prinsip anggran yang bersifat komprehensif

3. Keutuhan anggaran

Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah harus terhimpun dalam dana umum

4. Nondiscretionary Appropriation

Jumlah yang disetujui oleh legislatif harus termanfaat secaara ekonomis, efisien dan efektif

5. Periodik

Anggran bersifat periodik yang bersifat tahunan atau multi tahunan

6. Akurat

Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi yang dijadikan sebagi kantong-kantong pemborosan

7. Jelas

Anggaran hendaknya sederhanan dan mudah dipahami oleh masyarakat dan tidak membingungkan

8. Diketahui publik

Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.

G. Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik

APBD/APBN yang dipresentasikan setiap akhir tahun dihadapan DPRD/DPR memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang program yang direncanakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan darimana program tersebut dibiayai. Proses penyusunan anggaran mempunyai 4 tujuan :

· Membantu pemerintah mencapai tujuan dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah

· Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan

· Memungkinkan pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja

· Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPRD/DPR dan masyarakat luas.

Faktor-faktor dominan yang terdapat dalam proses penganggaran adalah :

· Tujuan dan target yang hendak dicapai

· Ketersediaan sumber daya (faktor produksi yang dimiliki pemnerintah)

· Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan atau target

· Faktor lain yang mmpengaruhi anggaran seperti : munculnya peraturan pemerintah yang baru, fluktuasi pasar, perubahan sosial politik, bencana alam dsbnya.

H. Prinsip-Prinsip Pokok dalam Siklus Anggaran

Pokok-pokok prinsip siklus anggaran harus diketahui oleh penyelengara pemerintahan. Siklus anggaran tersebut ada 4 tahap :

· Tahap persiapan anggaran

· Tahap ratifikasi

· Tahap implementasi

· Tahap pelaporan dan evaluasi

Tahap persiapan anggaran

Pada tahap ini dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar talsiran pendapatan yang tersedia, yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran terlebih dulu hendaknya dilakukan taksiran pendapatan secara lebih akurat. Harus disadari adanya masalah yang cukup berbahaya jika anggaran pendapatan diestimasi pada saat bersamaan dengan pembuatan keputusan tentang anggaran pengeluaran.

Dalam persoalan estimasai yang perlu diperhatikan adalah terdapatnya faktor ketidakpastian yang cukup tinggi. Karenanya manajer keuangan publik harus memahami betul dalam menentukan besarnya suatau mata anggaran. Besarnya mata anggaran tergantung pada sistem anggaran yang digunakan.

Di Indonesia arahan kebijakan pembangunan pemerintah pusat tertuang dalam dokummen perencanaan berupa GBHN, Program Pembangunan Nasional (PROPERNAS), Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Tahunan (RAPETA).

Sinkronisasi perencanaan pembangunan yang digariskan oleh pemerintah pusat dan perencanaan pembangunan daerah secara spesifik diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 105 dan 108 tahun 2000. Pada pemerintah pusat penyusunan perencanaan pembangunan dimulai dari penyusunan PROPERNAS yang merupakan operasinalisasi GBHN. PROPERNAS tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk RENSTRA. Berdasarkan POPERNAS dan RENSTRA serta analisis fiskal dan makro ekonomi kemudian mulai dibuat persiapan APBN dan RAPETA.

Sementara itu ditingkat daerah (propinsi dan kab/kota) berdasarkan PP No. 108 pemerintah daerah diisyaratkan untuk membuat dokumen perencanaan daerah yang terdiri atas PROPERDA (RENSTRADA). Dokumen tersebut diupayakan tidak meyimpang dari PROPERNAS dan RENSTRA yang dibuat oleh pemerintah pusat. Dalam PROPERDA di mungkinkan adanya penekanan prioritas pembanguann yang berbeda antara daerah yang satu dengan yang lain. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. PROPERDA (RENSTRADA) yang dibuat oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan DPRD dalam kerangka waktu 5 tahun yang kemudian dijabarkan dalam pelaksanaannya dalam kerangka tahunan. Rincian RENSTRADA setiap tahunnya akan digunakan sebagai masukan dalam penyusunan REPETADA dan APBD.

Berdasarkan RENSTRADA yang telah dibuat dan analisis kebijakan fiskal dan ekonomi daerah, menurut ketentuan PP No. 105 tahun 2000 pemerintah daerah bersama-sama DPRD menetapkan arah kebijakan umum APBD, setelah itu pemerintah daerah menetapkan Strategi dan Prioritas APBD. REPETADA memuat program pembanguan daerah secara menyeluruh dalam satu tahun, juga memuat indikator kinerja yang terukur dalam jangka waktu satu tahun. Pendekatan ini diharapkan akan lebih memperjelas program kerja tahuan pemerintah daerah, termasuk sasaran yang ingin dicapai dan kebijakan yang ditempuh untuk mencapai sasaran tersebut.

Penjabaran rencana strategis jangka panjang dalam REPETADA tersebut dilengkapi dengan :

· Perimbangan-perimbangan yang barasal dari evaluasi kinerja pemerintah daerah pada periode sebelumnya

· Masukan dan aspirasi masyrakat

· Pengkajian kondisi yang saat ini terjadi,sehingga bisa diketahui kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang sedang dan akan dihadapi

Proses pertencanaan arah dan kebijakan pembangunan daerah tahunan (REPETADA) dan anggaran tahuan (APBD) pada hakekatnya merupakan perencanaan instrumnen kebijakan publik sebagai upaya peningktan pelayanan kepada masyarakat. APBD menunjukkan implikasi dari anggaran REPETADA yang dibuat. Dengan demikian REPETADA merupakan kerangka kebijakan dalam penyediaan dana bagi APBD.

Tahap ratifikasi

Tahap ini melibatkan proses plotik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif dituntut untuk memiliki manejerial skill dan political skill, salesmanship dan coalition holdimg yang memadai. Integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari eksekutif sangat penting dalam tahap ini, karena eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk memberikan argumen yang rasional atas segala pertanyaan dan bantahan yang disampaikan oleh legislatif.

Tahap implementasi/pelaksanaan anggaran

Setelah disetujui oleh legislatif, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan anggaran, hal terpenting yang harus dimiliki oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Manajer keuangan publik dalam hal ini bertanggung jawab menciptakan sistem akuntansi keuangan yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati, bahkan dapat diandalkan untuk penyusunan periode anggaran tahun berikutnya.

Tahap pelaporan dan evaluasi

Tahap persiapan, ratifikasi dan implementasi terkait dengan aspek operasional anggaran, sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka pada tahap pelaporan diharapkan tidak memiliki masalah.

I. Contoh Penganggaran Sektor Publik

Kelompok kami mengambil contoh APBD Kota Depok Tahun 2011-2012 sebagai contoh nyata penganggaran sektor publik .Kami melakukan analisis kinerja dari anggaran APBD Depok tahun 2011-2012. Dengan menggunakan data APBD dan realisasi APBD, dilakukan analisis dengan cara analisis varians dan rasio keuangan.

Analisis Varians (Selisih) Anggaran Pendapatan

Pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Biasanya selisih anggaran sudah diinformasikan dalam laporan realisasi anggaran yang sudah disajikan oleh pemerintah daerah . Maka analisis varians dapat ditentukan dengan rumus :

Presentase Realisasi = Realisasi/ Anggaran x 100%

Berikut APBD Kotta ahun 2011-2012 (Beserta presentasenya):

1.329.137.909.464,76 / 1.297.830.341.645,21 x 100% = 102,41%
Jumlah presentasenya 102,41%, menunjukan bahwa kinerja pendapatan kota Depok tahun 2011 secara keseluruhan adalah baik .Dilihat dari pendapatan realisasinya lebih besar dibandingkan yang diharapkan. Dalam jumlah pendapatan lebih rinci dilihat dari kinerja pendapatan asli daerah baik dimana jumlah realisasinya lebih besar dibandingkan dengan yang dianggarkan (harapkan), dengan presentasenya 109,82%.

Dapat dilihat dari tabel APBD 2011 dalam rincian akun pendapatan asli daerah, yang belum melampaui dari yang dianggarkan adalah retribusi daerah dan pendapatan daerah yang sah , dimana presentasenya masing-masing 93,65% dan 83,65%. Hal ini disebabkan oleh komponen retribusi daerah seperti pelayanan parkir yang kurang maksimal kinerjanya. Karena masih ada pungutan liar atau kurang professional tenaga kerja yang bergelut di pelayanan parkir tersebut, sehingga dana yang dialokasikan ke pemerintah Kota Depok masih kurang maksimal dan masih kurang dari yang di anggarkan.

Pada akun dana perimbangan kota Depok sudah memenuhi target anggaran pendapatannya dengan presentase 101,27%. Komponen dari dana perimbangan juga sudah melebihi target kecuali pada komponen dana alokasi umum dan khusus dengan presentase 100% dan 75%. Hal ini menunjukan bahwa pemerintahan kota Depok masih kurang mampu mengelola dan membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya. Karena jumlah pendapatan asli daerahnya lebih kecil dibandingkan pendapatan dana perimbangannya. Pada akun pendapatan lain-lain yang sah pemerintah kota Depok dikatakan hampir seimbang dan baik dengan presentase 99.33% dalam merealisasikan anggarannya dan merencanakan pendapatannya
Presentase Realisasi 2012
1.634.893.022.148,18 / 1.551.899.020.090,97 X 100% = 105,35%
Jumlah presentasenya 105,35%, menunjukan bahwa kinerja pendapatan kota Depok tahun 2012 secara keseluruhan adalah baik .Dilihat dari pendapatan realisasinya lebih besar dibandingkan yang diharapkan. Dalam jumlah pendapatan lebih rinci dilihat dari kinerja pendapatan asli daerah baik dimana jumlah realisasinya lebih besar dibandingkan dengan yang dianggarkan (harapkan), dengan presentasenya 122,37%.

Dapat dilihat dari tabel APBD 2012 dalam rincian akun pendapatan asli daerah, semua sudah baik dan pendapatan melebihi dari yang dianggarkan dimana presentasenya diatas 100%. Hal ini menunjukan retribusi daerah mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011, komponen retribusi daerah seperti pelayanan parkir yang mengalami perbaikan maksimal kinerjanya. Sudah ada pengurangan pungutan liar atau perbaikan tenaga kerja yang bergelut di pelayanan parkir tersebut, sehingga dana yang dialokasikan ke pemerintah Kota Depok sudah baik dari yang dianggarkan. Pada akun dana perimbangan kota Depok sudah memenuhi target anggaran pendapatannya dan mengalami kenaikan dibanding tahun 2011 dengan presentase 101,43%. Komponen dari dana perimbangan juga sudah melebihi target kecuali pada komponen dana alokasi umum dan khusus dengan presentase yang sama yaitu 100% . Hal ini menunjukan bahwa pemerintahan kota Depok masih kurang mampu mengelola dan membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya dan tidak ada peningkatan dari tahun 2011,bisa dilihat pula jumlah pendapatan asli daerahnya lebih kecil dibandingkan pendapatan dana perimbangannya.

Berdasarkan analisis varians, secara umum dapat dilihat bahwa kinerja pendapatan kota Depok dikatakan baik, karena dapat ditunjukan dengan target anggaran dari tahun 2011-2012 yang mencapai rata-rata 103,88%. Total pendapatan yang meningkat, walaupun di tahun 2011 retribusi daerah masih dibawah 100% namun pada tahun 2012 mengalami kenaikan dan perbaikan menjadi 119.96%. Pendapatan asli daerah yang meningkat di tahun 2012 sebesar 12,55% . Serta pada akun dana perimbangan dikatakan baik karena presentasenya di atas 100%. Hal ini menunjukan kinerja yang baik dalam merealisasikan anggaran. Karena jumlah realisasi lebih besar dibandingkan dengan yang dianggarkarkan

Analisis Rasio Keuangan

1. Derajat desentralisasi

Rasio ini menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola pendapatan. Semakin tinggi PAD (Pendapatan Asli Daerah), maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan desentralisasi

Derajat Desentralisasi = Pendapatan asli daerah/total pendapatan daerah x 100%

Tahun	PAD	Total Pendapatan Daerah	Rasio derajat desentralisasi
2011	282.747.544.886,76	1.329.137.909.464,76	21,27%
2012	474.705.361.540,18	1.634.893.022.148,18	29,04%
Rata-rata			25,15%

Dari perhitungan di atas dapat dilihat bahwa derajat desentralisasi kota Depok kurang baik pada tahun 2011-2012 sebesar 25,15%. Ini berarti kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk menggali dan mengelola pendapatan masih rendah. Untuk ke depannya Pemerintah Kota Depok harus lebih berupaya meningkatkan PAD baik dengan menggali potensi baru ataupun mengembangkan potensi yang ada.

2. Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio ini menunjukan kemampuan Pemerintah daerah untuk dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah ,pembangunan, pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Semakin tinggi rasio ini menunjukan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya

Rasio Kemandirian Daerah = PAD/ Bantuan Pemerintah Pusat x 100%

Bantuan pemerintah pusat dapat dilihat dari pendapatan lain-lain yang sah.

Rasio Kemandirian Daerah

Tahun 2011-2012 Kota Depok

Tahun	PAD	Bantuan pemerintah	Rasio Kemandirian
2011	282.747.544.886,76	367.366.308.022,00	77%
2012	474.705.361.540,18	344.268.012.834,00	137,89%
Rata-rata			107,44%

Berdasarkan perhitungan di atas dilihat bahwa tingkat kemandirian dari kota Depok tidak tergantug kepada bantuan pemerintah/pusat. Dilihat dari presentasenya 107,44%.

3. Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio Eektivitas = Realisasi Pajak Daerah / Target Pajak Daerah x 100%

Rasio Efektivitas Kota Depok

Tahun 2011-2012

Tahun	Pajak Daerah		Rasio Efektivitas
	Anggaran	Realisasi
2011	169.205.044.125,00	202.203.952.537,00	83,68%
2012	305.284.661.000,00	379.488.343.501,00	80,44%
Rata-rata			82,06%

Dilihat dari perhitungan di atas bahwa Dinas Pendapatan Daerah cukup efektif dalam merealisasikan pajak daerah yang sudah direncanakan . karena jumlah yang direalisasi lebih besar dibanding yang dianggarkan walaupun presentasenya mengalami penurunan dari tahun 2011 ke 2012.
Analisis Kinerja Belanja

1. Analisis Varians Anggaran Belanja

Pembaca laporan dapat mengetahui secara langsung besarnya varians anggaran belanja dan realisasinya . Kinerja pemerintahan dapat dikatakan baik jika realisasi belanja lebih rendah dibanding yang dianggarkan. Jika realisasi lebih besar dibanding yang dianggarkan maka hal itu mengindikasikan adanya kinerja anggaran yang kurang baik . Analisis Varians anggaran belanja dapat di rumuskan :

Presentase Realisasi 2011 = Realisasi/ Anggaran x 100%

1.350.085.338.873,00 / 1.579.042.037.163,03 x 100% = 85,5%

Dari perhitungan di atas dapat dikatakan bahwa kinerja belanja Kota Depok baik , hal itu dilihat dari presentase tahun 2011 sebesar 85,5% yang menunjukan bahwa angka realisasi berada di bawah 100% dimana jumlah realisasi lebih rendah dibanding yang dianggarkan. Akun-akun yang ada dalam Anggaran belanja 2011 semua pun di bawah 100%. Hal ini menunjukan dengan jelas kinerja anggaran belanja Depok baik.

Presentasi Realisasi 2012 = 1.371.444.184.912,00 /1.854.609.216.016,55 x 100% = 73,95%

Dari perhitungan di atas dapat dikatakan bahwa kinerja belanja Kota Depok baik , hal itu dilihat dari presentase tahun 2011 sebesar 85,5% yang menunjukan bahwa angka realisasi berada di bawah 100% dimana jumlah realisasi lebih rendah dibanding yang dianggarkan. Akun-akun yang ada dalam Anggaran belanja semua pun di bawah 100%. Hal ini menunjukan dengan jelas kinerja anggaran Depok baik.

2. Analisis Keserasian Belanja

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana masyarakat semakin kecil.

· Rasio Belanja Modal = Total Belanja Langsung / total Belanja x 100%=

Rasio Belanja Modal :

Tahun	Total Belanja Langsung	Total belanja	Rasio belanja modal
2011	666.137.452.934,00	1.350.085.338.873,00	49,34%
2012	706.792.685.638,00	1.371.444.184.912,00	51,53%

· Rasio Belanja Operasi = Total Belanja Tidak Langsung/ Total Belanja x 100%

Tahun	Total Belanja tidak Langsung	Total belanja	Rasio belanja modal
2011	683.947.885.939,00	1.350.085.338.873,00	50,66%
2012	664.651.499.274,00	1.371.444.184.912,00	48,46%

Di lihat dari perhitungan belanja modal dan operasi dapat dilihat bahwa pemerintah Kota Depok berimbang untuk membelanjakan belanja langsung maupun yang tidak langsung. Dengan rata-rata presentase belanja modal dan operasi masing-masing 50,43% dan 49.56%.

J. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan :

1. Kinerja pendapatan Pemerintah Depok dilihat dari analisis varians , secara umum dikatakan baik. Hal ini dilihat dari jumlah realisasi lebih besar dari yang dianggarkan.

2. Kinerja pendapatan dilihat dari rasio desentralisasi kota Depok masih kurang baik. Hal ini berarti kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah kota depok untuk menggali dan mengelola masih sangat rendah dengan presentase 25,15%. Namun kemandirian keuangan kota Depok tidak tergantung dari pemerintah pusat dan dikatakan baik. Selain itu keefektifan Dinas Pendapatan Daerah cukup efektif dalam merealisasikan pajak daerah yang direncanakan.

3. Kinerja belanja berdasarkan analisis varians secara umum dapat dikatakan baik dari tahun 2011-2012 dimana realisasi belanja tidak lebih rendah dari apa yang telah dianggarkan untuk belanja.

4. Jika dilihat dari keserasian belanja kinerja pemerintahan kota Depok secara seimbang untuk belanja langsung ataupun tidak langsung karena presentasenya yang tidak jauh berbeda.

K. Saran

Berdasarkan penelitian ini, mencoba memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah kota Depok lebih berusaha lagi untuk dapat meningkatkan PAD melalui penggalian atau pengelolaan potensi yang ada di kota Depok.

2. Pemerintah seharusnya bisa meningkatkan investasi dengan memberikan intensif bagi investor yang akan menginvestasikan modalnya di kota Depok. Seperti memberikan keamanan dalam investasi, bunga yang tinggi. Dengan meningkatnya investasi maka dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi meningkat akan meningkatkan PAD.

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Cv Andi: Yogyakarta

Marizka Addina. 2009. Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan. Skripsi. Universitas Sumatera Utara.

Rosalina Eka.2008. Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sumatera Barat. Thesis S2. Universitas Gajah Mada.

Yan Rizki Abdala. 2013. Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2006-2010. Skripsi. Universitas Gunadarma.

Sabtu, 17 Mei 2014

‘‘PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK’